Jatim.tv ||Surabaya - Carut marutnya peraturan komisi Pemilihan Umum (KPU), Liaison Officer atau (LO) beberapa partai menjadi kebingungan dalam menentukan sikap untuk melakukan kampanye jelang pemilu 2024 mendatang.
Diantaranya Sayuli Sukardiono selaku Wakil Ketua DPC dan juga LO dari partai Gerindra keberatan dengan cara KPU dan Bawaslu yang seolah olah mempermainkan peranan dalam mengatur jadwal serta lokasi pemasangan alat peraga kampanya.
"Saya sebagai wakil ketua DPC partai Gerindra dan juga LO kampanye di Pemilu 2024 ini sangat menyesalkan dengan peraturan yang dikeluarkan mepet mepet, dan penempatan alat peraga ditentukan, seharusnya KPU dan Bawaslu hanya memberikan himbauan dan larangan lokasi penempatan alat peraga kampanye, Indikasinya penyelenggara dengan eksekutif di wilayah masing masing kota surabaya sudah membentuk pola yang sederhana tapi berakibat pengebirian peserta pemilu," ujar Sayuli. Jum'at, (24/11/2024).
Lanjut Sayuli, "Formatnya juga harus dirubah tidak menentukan titik titik pemasangan, tetapi titik larangan sehingga cakupan untuk wilayah kampanye bisa masuk pada wilayah masyarakat Surabaya paling ujung perbatasan kota Surabaya baik perbatasan Gresik, Sidoarjo, maupun di pesisir utara Surabaya," jelasnya saat wawancara di kantornya..
Terpisah, Hari Santoso selaku Sekretaris DPD kota Surabaya dari partai NasDem menambahkan, "KPU dan Bawaslu harus lebih bijaksana dan tidak semaunya sendiri, harus memahami lapangan dan mengerti pola politik partai, kalau memberikan peraturan kampanye jangan mendadak begini," katanya.
Lanjut Surin, "Itu rawan gesekan antar partai, dan itu menguntungkan bagi partai besar yang punya dana, namun bagi Partai kecil sangat dirugikan karena tidak punya anggaran untuk pemasangan di jalan raya, ya harapannya KPU dan Bawaslu harus evaluasi peraturan itu, mari kita rapatkan dan koordinasi dengan para partai, agar tercipta suasana Pemilu 2024 kondusif dan terkendali, " pungkasnya.
Penulis: Basir/one
COMMENTS